Uu nomor 3 tahun 2001. UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [JDIH BPK RI]

PERDA Nomor 3 Tahun 2001 — JDIH Pemerintah Provinsi Bali

BAB V KEKAYAAN Pasal 26 1 Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. BAB VII LAPORAN TAHUNAN Pasal 48 1 Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

Next

Landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang

Pasal 41 1 Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. BAB V Keterlambatan dan Kekeliruan Transfer Dana Serta Tanggung Jawab Penyelenggara Penerima Aturan jika ada keterlambatan atau kekeliruan saat transfer dana, termasuk ketentuan kompensasi kepada penerima dan tanggung jawab penyelenggara.

Next

Undang

Pasal 11 1 Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 memperoleh pengesahan dari Menteri. Pasal 12 1 Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Pasal 59 Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam Surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Next

Undang

BAB XI Alat Bukti dan Beban Pembuktian Penjelasan alat bukti dalam transfer dana yang merupakan alat bukti hukum yang sah. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

Next

UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [JDIH BPK RI]

Pasal 4 Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Pasal 60 1 Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Pasal 15 1 Yayasan tidak boleh memakai nama yang : a.

Next

UNDANG

Ketentuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Next