Dibawah ini undang-undang republik indonesia yang membahas tentang kepolisian negara republik indone. sistem hukum dan peradilan diindonesia

sistem hukum dan peradilan diindonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

ini dia materi dan soal ppkn kelas 12 bab 2 perlindungan dan penegakan hukum

Rangkuman Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1.

Wewenang Polri Menurut Undang

Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 6 Ayat 1 5 Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut.... Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 , Pasal 15 ayat 2 serta Pasal 16 ayat 1.

Next

Wewenang Polri Menurut Undang

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Next

sistem hukum dan peradilan diindonesia

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN P r e a m b u l e Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Next

J.D.I.H.

Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Sedangkan Pembelajaran Ketiga membahas tentang Dinamika Pelanggaran Hukum.

Next