Dewan perwakilan daerah dasar hukum tugas dan wewenang. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang

√ Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai Wakil Rakyat

Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilihan umum yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Karena jumlah provinsi 32, maka jumlah anggota DPD 32×4 orang yaitu 128 orang.

Next

Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang

Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Next

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan RAPBN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan juga RUU Rancangan Undang-Undang tentang perpajakan, agama dan pendidikan. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan j.

Next

Fungsi Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Dasar Hukum DPR Dasar hukum lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat antara lain : Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD RI 1945, Pasal 22 ayat 2 UUD RI 1945, Pasal 23 ayat 2 UUD RI 1945, Pasal 22D ayat 3 UUD RI 1945, Pasal 22E ayat 2 UUD RI 1945, Pasal 24B ayat 3 UUD RI 1945, Pasal 24A ayat 3 UUD RI 1945, Pasal 14 ayat 2 UUD RI 1945, dan Pasal 11 ayat 2 UUD RI 1945. Selain itu, DPR juga berwenang mengawasi kekuasaan eksekutif pemerintah yang dipegang presiden, terkait kebijakan yang dikeluarkan, pelaksanaan undang-undang atau potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang

Dewan Perwakilan Daerah DPD dibentuk untuk jauh lebih mengembangkan demokratisasi di Indonesia. Pertama pada Pasal 22 C ayat 1, 2, 3, 4 UUD 1945 dan Pasal 22 D ayat 1, 2, 3, 4 UUD 1945. Fungsi ini misalnya bermaitan dengan wewenang DPD RI mengajukan Rancangan Undang-Undang RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan ikut serta dalam membahas RUU.

Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam UUD 1945

Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Turut serta dalam menyusun program legislasi nasional yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daearah, pembentukan dan pemekaran dan juga penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan juga yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dasar Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

√ Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Sebagai Wakil Rakyat

Fungsi DPR sangat penting dalam menyusun anggaran serta mengawasi kinerja pemerintah. Beberapa adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat.