Harmonisasi peraturan perpajakan. [UU No. 7 Tahun 2021] Law No. 7 of 2021: Harmonization of Tax Regulations

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 dua belas bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 dua belas bulan. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 satu bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PENDELEGASIAN KEWENANGAN 19. Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp20.

Sekilas tentang UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi yaitu saat produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA; dan saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Contoh: Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10. Huruf i Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Next

Berlaku 2022, UU HPP dan Poin Penting di dalamnya

Ketentuan Pasal 8A ayat 2 dihapus, ditambahkan 1 satu ayat yakni ayat 3 Pasal 8A berbunyi sebagai berikut: Pasal 8A 1 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Ayat 7 Contoh: PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500. Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Berlaku 2022, UU HPP dan Poin Penting di dalamnya

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 , untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. Huruf d Penghentian penyidikan demi hukum adalah alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, antara lain karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya nebis in idem , tersangka meninggal dunia, atau karena daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.

Pahami Aspek Perpajakan Cryptocurrency Terbaru 2022, Lengkap!

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Next

Harmonisasi terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam UU HPP

Huruf e Cukup jelas.

Next

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ayat 2b Yang dimaksud dengan "dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara" adalah perkara pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan tetap dituntut dinyatakan bersalah tetapi tanpa disertai penjatuhan pidana penjara untuk terdakwa orang. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang identitasnya tercantum dalam klaim pajak.

Next

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ayat 1a Cukup jelas. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2 Beberapa ketentuan dalam tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan tentang Penetapan tentang Perubahan Keempat atas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 , diubah sebagai berikut: 1. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.

Next