Dpr legalkan lgbt. Pengaturan soal LGBT Jangan sampai Masuk Ranah Privat

Buya Syafii Nasihati Bamsoet, Jangan Sampai Legalkan LGBT

Sebab, pembahasan RUU LGBT merupakan hal yang sensitif dimasyarakat sehingga anggota DPR RI yang tidak mengerti substansi jangan memberikan komentar daripada akan membuat kegaduhan publik. PKS beralasan, RUU TPKS tidak melarang tentang penyimpangan seksual atau LGBT dan perzinahan. Baca juga: Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menegaskan, negara tidak bisa mengintervensi hak dasar warga hanya karena perbedaan orientasi seksual.

Next

Sekjen FUI: Jika LGBT Dilegalkan, DPR Menyalahi Pancasila

Isu LGBT kembali ramai usai Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut bahwa saat ini DPR tengah.

Sekjen FUI: Jika LGBT Dilegalkan, DPR Menyalahi Pancasila

Kalla pun yakin DPR sebagai pembuat Undang-Undang takkan membuat regulasi di mana LGBT menjadi legal di Indonesia. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya. Kalau tidak fokus, maka tidak akan tercapai tujuan utama perguruan tinggi tersebut," lanjutnya.

Anggota DPR Akui LSM Asing Telah Lobi Parlemen Untuk Legalkan LGBT

Selain itu, Sakinah juga mempertanyakan fungsi Satuan Tugas Satgas yang diusulkan dalam Permendikbudristek.

Anggota DPR Akui LSM Asing Telah Lobi Parlemen Untuk Legalkan LGBT

Menurut Bambang Soesatyo, kedatangannya menemui Buya Syafii adalah untuk meminta nasihat.

Next

Jusuf Kalla Yakin DPR Tak Akan Berani Legalkan LGBT

Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya. Explore the latest videos from hashtags: anggotadpr, anggotadprpelakor.

Discover anggota dpr legalkan lgbt 's popular videos

Sebelumnya, Majelis Ormas Islam MOI yang terjadi dari 13 ormas Islam — tak termasuk PBNU dan Muhammadiyah — yang meminta agar Permendikbud itu dicabut. Makarim Mendikbud RI Termasuk Anggota Komisi X DPR, Sakinah Aljufri, yang menyoroti frase 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbud tersebut.