Undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, ayat 2, menyebutkan b. 30 Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas XI Bab 6 Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu

Cukup dengan meng-klik tombol share sosial media yang ada pada postingan ini. Memisahkan kepentingan bangsa dengan kepentingan golongan 5. Sistem Free fight liberalism Jawaban: E 15.

Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.

Soal Integrasi Nasional

Pasal 56 Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 huruf a pada tahap kedua diprioritaskan pada: a. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945 D. Pasal 55 Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada: a.

Setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara dengan hak dan kewajiban yang sama.

menurut pasal 9 ayat 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara keikutsertaan warga

Kebankitan nasional 20 Mei 1928 E. Pasal 5 Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pasal 27 Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan negara yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara [JDIH BPK RI]

Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan Bangsa Indonesia memiliki disebut dengan Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta, Sishankamrata.

Oleh karena itu diperlukan adanya…..

30 Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas XI Bab 6 Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 5 ayat 1 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 , Pasal 27 ayat 3 , dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2.

Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU Nomor 2 Tahun 2002 C.

Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia B.

UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pasal 23 1 Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu ….

PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN 6.

UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Momentum yang merupakan konsesus nasional yang merupakan konsep persatuan dan kesatuan bangsa adalah.. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 , diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali … A.