Yusril ihza mahendra ajukan judicial review ad/art partai demokrat ke mahkamah agung. Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Uji Materi AD/ART Partai Demokrat Murni Masalah Hukum

Yusril juga menegaskan tidak ingin ikut campur dalam urusan yang tengah memanas ini. Kalau ini diterima, praktis tidak hanya mengikat Partai Demokrat, tapi juga mengikat parpol pada umumnya, juga mengikat organisasi sipil lainnya.

Next

Yusril Ihza Mahendra Ajukan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung

Ada 6 enam kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945. Di sisi lain, Yusril enggan menanggapi tudingan menggunakan Partai Demokrat saat mengusung anaknya di Pilkada Belitung Timur tahun 2020.

Next

Babak Baru Kisruh Partai Demokrat, Yusril Ajukan Uji Materi AD/ART PD AHY ke MA

Pilihan kedua, jika Moeldoko melanjutkan ambisinya makamengancamnya bersiap untuk kehilangan uangnya, nama baik, dan kehormatannya.

Next

Terkait AD/ART Partai Demokrat Versi SBY

Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani. Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara spt mencalonkan Presiden dan ikut Pemilu," jelas Yusril. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Judicial review tersebut diajukan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB sekaligus advokat senior, Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi kuasa hukum Partai Demokrat hasil KLB pimpinan Kepala Staf Kepresidenan KSP Moeldoko.

Next

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Uji Materi AD/ART Partai Demokrat Murni Masalah Hukum

Menyikapi langkah tersebut, Ketua DPP Didik Mukrianto menilai kubu tengah mencari pembenaran ke MA atas atas aksi "begal politik" yang mereka lakukan kala menggelar KLB di Deli Serdang pada Maret 2020 lalu. Menurutnya, cara berpikir yang dipakai oleh Yusril serupa dengan pemikiran pimpinan Nazi, Adolf Hitler. SK Menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu.

Next

Demokrat Ajukan Judical Review AD ART ke MA

Ia menuturkan, Menkumham memiliki tim pengkaji hukum yang kuat serta prosedur berlapis dalam memeriksa keabsahan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebelum mengeluarkan surat keputusan. Keterliban kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggungjawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi. Di dalam UUD 1945 disebutkan antara lain bahwa hanya partai politik yang boleh ikut dalam Pemilu Legislatif Pileg , hanya partai politik yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Next

Demokrat Ajukan Judical Review AD ART ke MA

Ada puluhan kali partai politik disebut di dalam undang-undang, bahkan ada undang-undang khusus yang mengatur partai politik, seperti yang sekarang berlaku yakni UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahan-perubahannya. Mengingat hal tersebut dibuat untuk mengatur internal partai berlambang bintang mercy itu. Jawabnya karena hanya empat orang anggota PD yang dipecat itu yang memberi kuasa kepada saya minta diuji AD ART PD.

Next

Hal 2 : Yusril Ajukan Judicial Review, Akademisi: Terobosan Dari Mana?

Apalagi menteri tersebut juga berasal dari partai politik tertentu. Dalam Pilkada 2020, Putra Yusril Ihza Mahendra, yakni Yuri Kemal Fadlullah, diusung tujuh partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP , Partai Perindo, Partai Amanat Nasional PAN , Partai Demokrat PD , Partai Hanura, Partai Bulan Bintang PBB dan Partai Nasdem. AD parpol mengatur syarat menjadi anggota partai.