Kedudukan konstitusi yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia. Contohnya : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasaar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mahkamah Agung sendiri adalah peradilan tertinggi yang menangani kasus-kasus yang dimintai upaya hukum kasasi dari peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.
NextOleh karena itulah dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang dapat bekerja degan baik yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.
Menurut ketentuan pasal 1 ditegaskan bahwa komisi yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi 2.
NextDengan demikian, suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara - perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945.
Apakah Anda memahami tugas dan kewajiban lembaga-lembaga di negara Indonesia? Peran KY Dalam Mewujudkan Hakim Yang Berwibawa Peran Komisi yudisial KY dalam mewujudkan hakim yang berwibawa tidak lepas dari tugas dan wewenang KY diantara yaitu: dimulai dari melakukan pendaftaran calon Hakim Agung sampai dengan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 22 2004, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. Lembaga-lembaga negara harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, menjalankan pemerintahan yang jujur, bersih, dan transparant..
Nah itulah referensi tugas dan wewenang Mahkamah Agung menurut undang-undang beserta penjelasannya.
Dalam sistem politik Indonesia pelaksana fungsi kebijakan eksekutif adalah presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri.
NextPasal 24 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 Selain pasal 24 ayat 2 , ayat berikutnya yakni ayat 3 juga menjadi salah satu dasar.
Menurut Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut: 1.
NextMahkamah Internasional Ada beberapa pengadilan internasional adalah pengadilan tertinggi untuk setiap organisasi: Organisasi Negara Karibia Timur OECS , Uni Eropa UE , Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB , dan beberapa negara adalah anggota Commonwealth of Nations.
DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.
NextSebenarnya ide perlu adanya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tetrtentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru.
Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
NextPasal 1: Untuk sementara waktu, pekerjaan Saikoo Hooin Pengadilan Agung dan Saikoo Kensatu Kyuku Kejaksaan Pengadilan Agung dihentikan, serta hal-hal ini termasuk dalam kekuasaan di urus menurut aturan pasal 2 sampai pasal 6.
Menjadi Pengawas Tertinggi Penyelenggaraan Peradilan Tugas MA lainnya adalah berwenang menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan.
NextHal ini sesuai dengan pasal 6A UUD 1945.