Kejaksaan ri. Bagian Reformasi Birokrasi

UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Hal itu sejalan dengan doktrin diskresi Penuntutan prosecutorial discrationary serta kebijakan leniensi leniency policy.

Next

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [JDIH BPK RI]

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Peran Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yakni merupakan peminpin dan penanggung jawab kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya..

Next

Bagian Reformasi Birokrasi

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pengumuman ini lazimnya akan diikuti dengan informasi tentang Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Kompetisi Dasar SKD CPNS KEJAKSAAN. Untuk PDU III mengenakan kemeja coklat tua.

Next

Menegenal Seragam Kejaksaan, Jenis dan Ketentuannya

Pasal 34B Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung.

Next

Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana executive ambtenaar.

Next

Menegenal Seragam Kejaksaan, Jenis dan Ketentuannya

Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Pengumuman Hasil SKD CPNS KEJAKSAAN Pengumuman hasil SKD CPNS KEJAKSAAN.