Undang undang harmonisasi peraturan perpajakan. Poin

UU Harmonisasi Perpajakan

Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Oleh karena itu kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Next

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sanksi administratif untuk Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dan Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut berupa tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dua puluh persen dan dibagi 12 dua belas yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi, sedangkan untuk Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 75% tujuh puluh lima persen. Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba.

Next

[UU No. 7 Tahun 2021] Law No. 7 of 2021: Harmonization of Tax Regulations

Huruf h Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Huruf g Cukup jelas. Contoh : PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.

Pokok Perubahan Penting di Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Next

UU Harmonisasi Perpajakan

Angka 11 Pasal 32C Cukup jelas. Ayat 7 Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI]

Huruf m Cukup jelas. Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip substance over form, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur Jenderal pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.