Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.
Tindak pidana formil dan Tindak pidana materil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih dititik beratkan kepada larangan terhadap perbuatannya.
Pada zaman sebelum adanya tulisan Beccaria itu, hukum pidana sebagian besar tidak tertulis, kekuasaan raja sangat mutlak absolut , bisa membuat pengadilan dengan sewenang-wenang dengan menetapkan hukum berdasarkan perasaan hakimnya.
NextMisalnya seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan.
Dasar-Dasar Hukum Pidana 1 BAB I A. Perbuatan melawan hukum umum merujuk pada pasal pidana yang tidak mencantumkan frasa "melawan hukum" tidak tercantum dalam dalam rumusan delik , tetapi unsur melawan hukum tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai melawan hukum secara umum.
NextKekuasaan berakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam Pasal 2 ayat 9 KUHP.
Tapi disaat bersamaan, tidak diatur kebolehan untuk itu, berati tidak boleh? Berkenaan dengan tujuan hukum pidana Strafrechtscholen dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu: 1. Namun demikian dalam praktek peradilan, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dipatuhi sepenuhnya oleh penegak hukum.
Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP.
Terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dapat dilihat dari ketentuan Pasal 338, 340, 344, 345, 359, KUHP yang dapat dikaitkan dengan euthanasia, apabila dihubungkan dengan dunia kesehatan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana malpraktik di Indonesia menegaskan bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif tanpa permintaan adalah dilarang.
Hukum Pidana 2 1.
Adalah tugas hukum pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama.
Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.
Dalam hal tersebut, tindak pidana dianggap telah terjadi di negeri Belanda,dan kepada pelaku diberlakukan ketentuan pidana Belanda.
Sebuah undang-undang hanya mengatur garis besarnya saja, sementara peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dsb, mengatur secara lebih rinci.