Selanjutnya pada era demokrasi Parlementer tahun 1950-1958, partai politik menjadi aktor utama dalam realisasi dari politik luar negeri Indonesia yang saat itu kabinet dipimpin oleh Moh Hatta dan mencetuskan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dasar pemikirannya saat itu adalah menjalin persahabatan dengan Blok Barat dan Blok Timur demi kepentingan nasional. Hal ini dilakukan oleh Indonesia guna mendapatkan bantuan militer dari pihak Uni Soviet.
NextSelain ketetapan MPR tersebut, pada tanggal 14 September 1999 pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negri, dimana dalam menerapkan politik luar negri, pemerintah selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.
Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis Barat. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antarbangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Namun, hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah karena negara pemberi bantuan memiliki tujuan untuk mengendalian berbagai kebijakan pemerintah Indonesia demi kepentingan para negara kreditor.
NextNamun demikian, prinsip kemerdekaan adalah hak semua bangsa yang tertera dalam UUD 1945 juga terus dipegang teguh oleh Indonesia.
Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Pada saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 1963 — 1965 konsep bebas aktif yang menjadi ciri khas Indonesia lebih beraliran komunis. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat.
Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini.
Landasan Operasional Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat di operasional kan dalam politik luar negeri Indonesia. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Reformasi Masa reformasi merupakan masa setelah pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto runtuh setelah selama 32 tahun memimpin negara ini.
NextHatta, kelima sila dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang ideal, mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.
Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno memberi peluang politik kepada PKI sehingga partai yang pernah menikam perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1948, berkembang menjadi partai terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia sekitar tahun 1964-1965. Adapun penjelasannya dapat dilihat dibawah ini: 1.
Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan USSR dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.
Setelah menggulingkan rezim presiden Soeharto yang dianggap rezim yang diktator, Indonesia memasuki tahapan dimana Demokrasi lebih ditegakkan. Childs Pengertian politik luar negeri bebas aktif adalah pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara.
Selama ini dalam berhubungan dengan negara-negara di dunia, khususnya ketika perang dingin masih berlangsung, Indonesia tidak memihak ke salah satu blok yang ada saat perang dingin.