Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
NextDiarsipkan dari tanggal 2012-11-10.
Merencanakan, Memanfaatkan, dan Mengawasi Tata Ruang. Komando pusat berada di Markas Besar Polri Mabes di Jakarta. Wewenang tersebut diantaranya: 1.
NextDari berbagai produk politik dan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka kedudukan, fungsi function , tugas task , dan peran role Polri sudah cukup jelas.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. MA harus mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam sistem kehakiman di Indonesia.
NextMaka dari itu, seringkali kita temukan sarana dan prasarana umum milik pemeritnah daerah yang sudah tidak terawat bahkan terbengkalai.
Melalui wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk mengurangi terjadinya masalah-masalah sosial yang ada di daerahnya. Korps ini dipimpin oleh seorang.
Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan.
Namun penilaian sendiri tersbut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri. Polisi merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.
NextKami akan selalu memperbarui website ini, termasuk informasi-informasinya dan kami terus berusaha mengembangkan website kami agar menjadi lebih baik.
Diakses tanggal 5 Novermber 2012. Sejarah Sebelum kemerdekaan Indonesia Masa kolonial Belanda Veldpolitie di sekitar 1930 Pada zaman patih membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi dan.
NextKarena dalam Bab II Tap MPR No.
Seperti yang kita ketahui, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ada enam yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Berikut ini adalah tugas dan wewenang MA menurut undang-undang, sesuai yang diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat 1 dan 2. Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
NextPergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.
Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
NextMengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri.