Dasar hukum dewan perwakilan daerah. Bab VIIA

Bab VIIA

Sehingga harus ada perluasan kewenangan konstitusional untuk menjamin checks and balances.

Next

√ Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Sebagai Wakil Rakyat

Walaupun masih banyak kekurangan, semoga tugas yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan dpr yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH- DEWAN PERWAKILAN DAERAH- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2014 UU NO..

√ Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai Wakil Rakyat

Jika mengulas kembali tujuan serta alasan didirikannya Lembaga DPD sebagai akomodasi perwakilan daerah.

Next

√ Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai Wakil Rakyat

Abstract DPD dan DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang mencerminkan sistem bikameral. Keduanya merupakan lembaga tinggi negara di mana representasi aspirasi dan kepentingan rakyat diakomodasi di situ. Mahendra YI, Dinamika Tata Negara Indonesia Gema Insani 1996.

Next

Dasar Hukum DPD dan Bunyinya Beserta Tugas dan Wewenangnya

Sartori G, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes ed.

PERLUASAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI BIKAMERAL YANG IDEAL

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Ada cacat demokratis dalam konsitusi kita: Ada wakil rakyat yang dipilih langsung secara demokrtais tapi tidak punya wewenang dalam legislasi. Anggota Senat Sementara NIT dilantik pada tanggal 28 Mei 1949 oleh Presiden NIT, Soekawati. Maka dari itu, dibentuklah dalam UUD 1945 lembaga-lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, BPK dan lembaga negara lainnya.

Next

Bab VIIA

Selanjutnya juga soal perimbangan keuangan pusat dan daerah. Partisipasi rakyat akan terwadahi dengan adanya lembaga pemerintah yang khusus untuk dijadikan media penyampaian aspirasi rakyat.

PERLUASAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI BIKAMERAL YANG IDEAL

Dalam pasal 40 diatur bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. Pada saat itu 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Next