Sedangkan, dalam UU Ketenagakerjaan, komponen tersebut tertuang dan sudah terangkum dalam Pasal 156 ayat 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.
Pasal 12 Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.
Penerimaan pajak daerah secara keseluruhan setiap tahun anggaran dalam periode 6 enam tahun adalah sebagai berikut: TABEL 1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kab.
Besaran yang didapatkan sama persis dengan rincian yang sudah dijelaskan di atas. Pasal 15 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4257. Kerancuan dalam penerapan sistem pemungutan pajak,dan masih lemahnya pengetahuan legeslatif daerah untuk penetapan sebuah produk hukum daerah.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdul Halim, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
Sehubungan dengan itu maka meningkatkan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, di mana keberhasilan tersebut tidak terlepas dari salah satu tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah DISPENDA sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.
NextBAB III PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN Pasal 11 Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lalu, bagaimana perhitungan pesangon dari perusahaan terhadap karyawan? Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta. Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah PAD , Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan data empiris adalah sebagai pendukung data normatif untuk meinjau pelaksanaan produk hukum daerah berupa Perda.
NextThe Enforcement of Buleleng Regency Regulation No.
And the remaind 6 person the member of hotel and restaurant Indonesian association PHRI represented of PHRI.
NextBudi telah bekerja selama kurang lebih 5 tahun.
Kendati demikian, ada beberapa perbedaan yang wajib kamu ketahui terkait perhitungan pesangon yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan.
NextKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Untuk menjawab rasa penasaranmu, di bawah ini Glints akan menjelaskannya untukmu. UMUM Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 , Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.
NextSecond, the financial proportionality between both of them, and last, the empowerment of the state regency related with their authority collected the hotel taxation by themselves.