Uu no 3 tahun 2003. PP no. 3 Tahun 2003

Undang

Sedangkan, dalam UU Ketenagakerjaan, komponen tersebut tertuang dan sudah terangkum dalam Pasal 156 ayat 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.

Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng

Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.

Perhitungan Pesangon Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja

Besaran yang didapatkan sama persis dengan rincian yang sudah dijelaskan di atas. Pasal 15 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4257. Kerancuan dalam penerapan sistem pemungutan pajak,dan masih lemahnya pengetahuan legeslatif daerah untuk penetapan sebuah produk hukum daerah.

Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng

Sehubungan dengan itu maka meningkatkan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, di mana keberhasilan tersebut tidak terlepas dari salah satu tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah DISPENDA sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.

Next

Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng

Lalu, bagaimana perhitungan pesangon dari perusahaan terhadap karyawan? Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta. Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah PAD , Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan data empiris adalah sebagai pendukung data normatif untuk meinjau pelaksanaan produk hukum daerah berupa Perda.

Next

Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng

And the remaind 6 person the member of hotel and restaurant Indonesian association PHRI represented of PHRI.

Next

JDIH KEMKOMINFO

Kendati demikian, ada beberapa perbedaan yang wajib kamu ketahui terkait perhitungan pesangon yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan.

Next

Perhitungan Pesangon Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja

Untuk menjawab rasa penasaranmu, di bawah ini Glints akan menjelaskannya untukmu. UMUM Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 , Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Next